Open Recruitment Volunteer Pengajar Sekolah Pesisir #Angkatan 1

Pernah gak ngrasain gimana rasanya ngajar dengan bau amis ikan laut?
Pernah gak ngrasain belajar di pinggir pantai?
Pernah gak ngrasain belajar sambil bermain dengan semilir angin laut?
Yuk, gabung jadi Volunteer Pengajar Sekolah Pesisir.

Apasih Sekolah pesisir itu?
Sekolah Pesisir merupakan program pengabdian masyarakat di bidang pendidikan khususnya di kampung nelayan kenjeran Surabaya. Melalui Sekolah pesisir berarti ikut mencerdaskan kehidupan bangsa melalui aksi nyata. Pengajar akan berinteraksi, bermain dan belajar dengan adek- adek kampung nelayan Kenjeran.

Syaratnya?
1. Mahasiswa D1/D3/D4/S1/S2
2. Domisili Surabaya
3. Suka dengan dunia anak- anak
4. Bersedia mengabdi selama 6 bulan
5. berkomitmen tinggi

Caranya daftar?
klik aja bit.ly/PengajarSekolahPesisir
batas pendaftaran sampai 20 April 2015

Ayo, saatnya kita berbagi dan menginspirasi melalui pendidikan yang lebih baik.Oprec Sekolah Pesisir 2015-3

Open Recruitment Volunteer Pengajar Sekolah Pesisir #Angkatan 1

Tau kan pendidikan di Indonesia dampaknya belum merata di beberapa tempat? salah satunya di wilayah Kampung Nelayan Pesisir Pantai Kenjeran Surabaya. Banyak dari mereka yang belajar seadanya, ruangan seadanya, fasilitas seadanya, sehingga banyak dari mereka yang tidak meneruskan pendidikan ke jenjang lebih tinggi.

 

Ayo bantu cerdaskan anak bangsa dengan menjadi volunteer di Sekolah Pesisir.

Nantinya kamu bisa mengajar dan berinteraksi dengan adek- adek pesisir atau bahkan berbagi inspirasi dan motivasi.

 

Yuk daftarkan dirimu di bit.ly/PengajarSekolahPesisir

Sampai tanggal 20 April 2015

 

Sekolah Pesisir!
Cerdas, Ceria, Berprestasi…

Yeaaay…Oprec Sekolah Pesisir 2015-3

MASIH ADAKAH IDEALISME KITA?

Pengertian Umum :
Idealisme adalah suatu konsep yang diyakini oleh seseorang, yang mengatakan bahwa segala sesuatunya harus berjalan dengan ideal. Ideal di sini subjektif dipandang dari sisi orang yang bersangkutan. Idealisme dapat dibedakan menjadi dua pemahaman : Yakni Idealisme Positif serta Idealisme Negatif. Meski begitu, pada umumnya yang dimaksudkan dengan Idealisme adalah Idealisme Positif. Pada hakekatnya setiap manusia memiliki idealisme. Karena tidak ada manusia yang tidak mempunyai cita-cita, serendah apapun juga cita-cita itu. Idealisme dapat mengantarkan seseorang menjadi sukses atau sebaliknya dapat juga menjadi handicap untuk suksesnya seseorang.
Idealisme Positif :

Dalam kehidupan sehari-hari, setiap orang manusia biasanya memiliki prinsip hidup yang dia pergunakan sebagai alat “benchmark” terhadap apa yang dia hadapi sehari-hari. Kenyataan sebagai seorang mahasiswa , terutama bagi mahasiswa yang masa kuliahnya bersamaan dengan lahirnya era reformasi. Idealisme dan idealis adalah sesuatu yang seharusnya merekat kuat dalam kehidupan mahasiswa. Bila sesuatu yang tidak berpijak pada nilai-nilai moral, intelektual akademis dan nilai-nilai kebenaran yang universal, akan selalu kita kecam. Maka muncullah kata-kata idealis di era tahun 66-70 : Katakan hal itu “salah” ! Meskipun itu datangnya dari Guru Besarmu dan Katakan hal itu “benar” meskipun itu datangnya dari Musuhmu…!!!

Mewujudkan idealisme positif bukan lagi pilihan, melainkan suatu keharusan. Sepahit apapun kenyataan di lapangan, idealisme itu harus tetap dipegang, karena apalah artinya hidup seseorang ketika tidak ada lagi idealisme yang dia pegang.
Apakah idealisme itu memang sesuatu yang harus dituntut? Bahkan menjadi sesuatu yang menuntut? Kalau begitu, susah banget rasanya hidup ini? Penuh dengan tuntutan yang mungkin tidak sesuai dengan kehidupan masa kini yang maunya serba instant dan pragmatis..???!!!!

Jika kita mau sedikit merenung dan memahami pengertian idealisme yang merujuk pada “ide”, maka idealisme itu tentu saja tidak harus menjadi beban. Karena merupakan sesuatu yang datang dari diri kita sendiri. Bukan berasal sepenuhnya dari luar.
Mungkin kita sering mendapatkan pertanyaan seperti ini ”Idealis banget sih loe jadi mahasiswa?” Sebuah pertanyaan dan sinisme yang sering kita temui dalam pergaulan. Belum lagi adanya suatu anggapan, “menjadi seorang idealis berarti banyak menambah musuh” Yah, inilah yang sering terjadi dalam lingkungan kita dewasa ini. Di saat kita ingin mempertajam visi, misi organisasi, justru kita dibilang memperkeruh suasana. Di saat kita mempunyai niat untuk melakukan benah diri, mengkritisi suatu kebijaksanaan Pemerintah, di saat itu juga berbagai preseden bermunculan. Memang dalam realitas sedikit demi sedikit kita harus dapat berkompromi dengan keadaan dan kenyataan. Konsekuensi untuk menjadi idealis memang berat di tengah-tengah dunia yang serba pragmatis.

VIVAT ACADEMIA…..
VIVAT SENATORE…..
Senor Bram

Anggota Luar Biasa GMS angkatan tahun 1967

MENGGUGAT AMANDEMEN, MENOLAK LIBERALISME UUD 1945 MELEMBAGAKAN MUSYAWARAH, MEMPERKUAT KEDAULATAN RAKYAT,

(1). Terikat oleh keprihatinan yang sama, saat melihat keberadaan dan arah perjalanan Indonesia sebagai sebuah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik sebagaimana dimaksudkan oleh ; Ayat (1), Pasal 1, BAB I Bentuk dan Kedaulatan, Undang Undang Dasar Tahun 1945. Dimana UUD1945, sebagai Kontitusi Negara tak terelakkan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Proklamasi Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia, yang bercita cita untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia guna melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; yang mampu memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, serta turut melaksanakan ketertiban dunia.
(2). Demikian keprihatinan itu berkaitan dengan substansi konstitusi hasil Amandemen UUD 1945, yang secara fundamental telah merubah nilai-nilai tentang Kerakyatan Indonesia ; yakni tentang kebijaksanaan, permusyawaratan dan perwakilan diganti dengan norma dan kaidah kerakyatan asing ; yakni tentang kebebasan, formalisme hukum dan individualism. Dengan demikian pemahaman nilai-nilai kerakyatan Indonesia yang dipimpin oleh kemampuan berhikmah-bijaksana dalam bermusyawarah di dalam sebuah lembaga perwakilan untuk mencapai sebuah keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia diganti dengan norma dan kaidah demokrasi-liberal yang formal dan kuantitatif oleh karenanya alergi pada dialog dan musyawarah, yang sesungguhnya merupakan inti-nilai dari sebuah demokrasi yang sejati.
(3). Demikian Demokrasi Liberal yang formal dan kuantitatif itu, diberlakukan sebagaimana pemahaman tentang Kedaulatan Rakyat yang secara salah telah diletakkan sebagai sub-ordinasi dibawah Kedaulatan Hukum di dalam struktur konstitusi hasil Amandemen UUD 1945. Maka demokrasi substansial, tergantikan oleh demokrasi procedural yang transaksional ; yang pada ujungnya secara politik ketata-negaraan menyebabkan Kedaulatan Rakyat menjadi melemah, karena dalam keadaan tersandera oleh formalisme hukum.
(4). Demikian pemahaman secara salah tentang hakekat dan tempat kedaulatan rakyat di dalam struktur konstitusi termaksud tersebut; berawal dari sebuah konsepsi dan asumsi politik yang keliru yang memandang bahwa pelembagaan kedaulatan rakyat dalam sebuah Majelis Permusyawaratan Rakyat selama ini seolah-olah secara konstitusional tidak demokratis dan menjadi sumber legitimasi dari praktek otoritarian pemerintahan sebelumnya. Oleh karena itu yang menjadi issue besar dan agenda utama dari Amandemen UUD 1945 dalam konteks kepentingan demokratisasi politik-pemerintahan adalah menghapus pelembagaan kedaulatan rakyat yang selama ini dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.
(5). Maka secepatnya, dirubahlah rumusan konstitusional ayat (2) Pasal 1 UUD 1945 tentang Kedaulatan adalah di tangan Rakyat, diganti dengan Kedaulatan “berada” di tangan Rakyat dan dilaksanakan menurut Undang Undang Dasar. Yang artinya rumusan Amandemen UUD 1945 tentang BENTUK DAN KEDAULATAN itu, pada faktanya bukan hannya sekedar menghapus kelembagaan pelaku sepenuhnya kedaulatan rakyat, yakni MPR. Namun lebih dari itu, secara substansial definitive, rumusan itu telah mengingkari keberadaan bahwa kedaulatan itu sendiri sebenarnya adalah rakyat – sebagaimana rakyat yang telah bertaruh jiwa dan raganya saat merebut “kedaulatan” (Kemerdekaan) Negara. Amandemen UUD 1945 tentang KEDAULATAN merupakan rumusan reduksi sebentuk pengingkaran atas keberadaan (Pengorbanan) Rakyat dalam mendirikan Negara sebagaimana rumusan awal Kedaulatan adalah (di tangan) Rakyat yang sepenuhnya dilakukan oleh MPR diganti dengan rumusan deskriptip artificial , yang hanya menerangkan letak atau tempat kedaulatan, yakni Kedaulatan berada di tangan rakyat, yang kemudian “diatur” pelaksanaannya menurut ketentuan UUD. Demikianlah pengingkaran itu telah terjadi dalam konteks keberadaan Kelembagaan Presiden, DPR, DPD, BPK dan Lembaga Tinggi Negara lainnya, yang dari sisi norma organisatorik telah mengacaukan struktur dan hubungan ketata-negaraan antar Lembaga Negara yang selama ini sudah “mapan” terbangun. Sebagaimana keberadaan MPR sekarang yang sudah bukan lagi merupakan Lembaga Tertinggi Negara, dimana garis garis besar dari haluan Negara ditetapkan. Sedangkan kedudukan Presiden, DPR, BPK dan lainnya sudah bukan merupakan Lembaga Tinggi Negara. Yang artinya tugas dan kewenangan kenegaraan masing-masing lembaga Negara itu tidak memiliki fungsi koordinatif antara satu dengan yang lainnya. Sebab tanpa keberadaan fungsi “sentral” Lembaga Tertinggi Negara yang menjadi “pelaku sepenuhnya” Kedaulatan Rakyat. Demikian kedudukan dan kewenangan masing-masing Negara termaksud, diatur sebagaimana Undang Undang tentang masing masing lembaga Negara mengaturnya.
(6). Oleh karena itu, ketika Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagai Kepala Pemerintahan Daerah ditetapkan oleh Undang Undang dipilih secara langsung oleh rakyat, sebagaimana Presiden sebagai Kepala Pemerintahan Negara juga ditetapkan dipilih langsung oleh rakyat dimana tidak terdapatnya Lembaga Tertinggi Negara dan Lembaga Tinggi Negara, maka sesungguhnya secara politis-organisatorik, bentuk ketata-negaraan Indonesia sudah bukan lagi sebagai NEGARA KESATUAN . Demikian pengingkaran atas keberadaan kelembagaan kerakyatan itu sesungguhnya sebuah PENGKHIANATAN pada bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia.
VIVAT GMS.
Snr. Bram GMS’66/67.
081331799779

H- 8 Leadership Training Course 2015

poster ltc h-8

 

“Pemimpin itu memberi tanpa harap kembali, bekerja tanpa harap dipuja, berjuang tanpa harap dikenang”

H- 8
LTC GMS 2015
““Become a Great Leader for the Bright Future of Indonesia”
20 – 22 Maret 2015
Ground Camp Kakek Bodo, Pasuruan.

apa dan mengapa LTC?
sesuai namanya LTC atau LEADERSHIP TRAINING COURSE, yaitu kursus pelatihan kepemimpinan bagi calon anggota GMS agar bisa benar2 menjadi anggota GMS. Disini kalian akan dilatih untuk menjadi seorang pemimpin yang tangguh, yang tahan banting namun tetap beretika dan bermoral. LTC merupakan tradisi yang ada di GMS. LTC menjadi gerbang akhir perjalanan panjang menjadi Calon Anggota GMS dan menjadi Gerbang awal untuk menjadi ANGGOTA GERAKAN MAHASISWA SURABAYA .

Persyaratan peserta LTC 2015?
jika telah memenuhi salah syarat dibawah ini, bisa mengikuti LTC 2015:
1.Telah mengikuti Madiksar, atau
2.Telah menulis atau mengirim surat keterangan bahwa tidak mengikuti madiksar, atau
3.Telah aktif membantu project.

Bagaimana jika tidak bisa ikut LTC 2015?
Apabila tidak bisa ikut, maka Calang harus membuat keterangan bahwa tidak bisa ikut beserta alasannya. Status calang yang tidak mengikuti LTC adalah anggota bersyarat. Artinya, calang masih boleh mengikuti segala aktifitas dari gms, masih menjadi keluarga GMS namun agar bisa menjadi anggota GMS secara penuh harus mengikuti ulang LTC tahun berikutnya misal LTC 2016.
So, ayo ikut semuanya..
Rugi loh kalo gak ikutan, kapan lagi bisa bertemu dengan ALB, GMS dari semua angkatan, dan ada juga perwakilan SOMAL yang akan datang. Bisa sharing2 juga, pastinya akan menambah pengalaman dan pelajaran yang tak ternilai harganya. Gak bakal nyesel deh .

For More information:
Nyorita Deririndra (083847199599)
Nyor Adi (087702592189)

[menolak lupa] 11 Maret

Hari ini, Indonesia mengalami peristiwa yang heroik.
Iya, hari ini merupakan hari dimana sejarah politik di Indonesia pernah mengalami gejolak. Hal tersebut dikarenakan sebuah surat yang berisi perintah untuk menerapkan resolusi atas konflik di era 1966.

Surat Perintah Sebelas Maret atau Surat Perintah 11 Maret yang disingkat menjadi Supersemar adalah surat perintah yang ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia Soekarno pada tanggal 11 Maret 1966.
Surat ini berisi perintah yang menginstruksikan Soeharto, selaku Panglima Komando Operasi Keamanan dan Ketertiban (Pangkopkamtib) untuk mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk mengatasi situasi keamanan yang buruk pada saat itu.

Surat Perintah Sebelas Maret ini adalah versi yang dikeluarkan dari Markas Besar Angkatan Darat (AD) yang juga tercatat dalam buku-buku sejarah. Sebagian kalangan sejarawan Indonesia mengatakan bahwa terdapat berbagai versi Supersemar sehingga masih ditelusuri naskah supersemar yang dikeluarkan oleh Presiden Soekarno di Istana Bogor.

Keluarnya Supersemar

Supersemar

Menurut versi resmi, awalnya keluarnya supersemar terjadi ketika pada tanggal 11 Maret 1966, Presiden Soekarno mengadakan sidang pelantikanKabinet Dwikora yang disempurnakan yang dikenal dengan nama “kabinet 100 menteri“. Pada saat sidang dimulai, Brigadir Jendral Sabur sebagai panglima pasukan pengawal presiden’ Tjakrabirawa melaporkan bahwa banyak “pasukan liar” atau “pasukan tak dikenal” yang belakangan diketahui adalah Pasukan Kostrad dibawah pimpinan Mayor Jendral Kemal Idris yang bertugas menahan orang-orang yang berada di Kabinet yang diduga terlibat G-30-S di antaranya adalah Wakil Perdana Menteri I Soebandrio.

Berdasarkan laporan tersebut, Presiden bersama Wakil perdana Menteri I Soebandrio dan Wakil Perdana Menteri III Chaerul Saleh berangkat ke Bogor dengan helikopter yang sudah disiapkan. Sementara Sidang akhirnya ditutup oleh Wakil Perdana Menteri II Dr.J. Leimena yang kemudian menyusul ke Bogor.

Situasi ini dilaporkan kepada Mayor Jendral Soeharto (yang kemudian menjadi Presiden menggantikan Soekarno) yang pada saat itu selaku Panglima Angkatan Darat menggantikan Letnan Jendral Ahmad Yani yang gugur akibat peristiwa G-30-S/PKI itu. Mayor Jendral (Mayjend) Soeharto saat itu tidak menghadiri sidang kabinet karena sakit. (Sebagian kalangan menilai ketidakhadiran Soeharto dalam sidang kabinet dianggap sebagai sekenario Soeharto untuk menunggu situasi. Sebab dianggap sebagai sebuah kejanggalan).

Mayor Jendral Soeharto mengutus tiga orang perwira tinggi (AD) ke Bogor untuk menemui Presiden Soekarno di Istana Bogor yakni Brigadir JendralM. Jusuf, Brigadir Jendral Amirmachmud dan Brigadir Jendral Basuki Rahmat. Setibanya di Istana Bogor, pada malam hari, terjadi pembicaraan antara tiga perwira tinggi AD dengan Presiden Soekarno mengenai situasi yang terjadi dan ketiga perwira tersebut menyatakan bahwa Mayjend Soeharto mampu mengendalikan situasi dan memulihkan keamanan bila diberikan surat tugas atau surat kuasa yang memberikan kewenangan kepadanya untuk mengambil tindakan. Menurut Jendral (purn) M Jusuf, pembicaraan dengan Presiden Soekarno hingga pukul 20.30 malam.

Presiden Soekarno setuju untuk itu dan dibuatlah surat perintah yang dikenal sebagai Surat Perintah Sebelas Maret yang populer dikenal sebagai Supersemar yang ditujukan kepada Mayjend Soeharto selaku panglima Angkatan Darat untuk mengambil tindakan yang perlu untuk memulihkan keamanan dan ketertiban.

Surat Supersemar tersebut tiba di Jakarta pada tanggal 12 Maret 1966 pukul 01.00 waktu setempat yang dibawa oleh Sekretaris Markas Besar AD Brigjen Budiono. Hal tersebut berdasarkan penuturan Sudharmono, dimana saat itu ia menerima telpon dari Mayjend Sutjipto, Ketua G-5 KOTI, 11 Maret 1966 sekitar pukul 10 malam. Sutjipto meminta agar konsep tentang pembubaran PKI disiapkan dan harus selesai malam itu juga. Permintaan itu atas perintah Pangkopkamtib yang dijabat oleh Mayjend Soeharto. Bahkan Sudharmono sempat berdebat dengan Moerdiono mengenai dasar hukum teks tersebut sampai Supersemar itu tiba.

Beberapa Kontroversi tentang Supersemar

  • Menurut penuturan salah satu dari ketiga perwira tinggi AD yang akhirnya menerima surat itu, ketika mereka membaca kembali surat itu dalam perjalanan kembali ke Jakarta, salah seorang perwira tinggi yang kemudian membacanya berkomentar “Lho ini khan perpindahan kekuasaan“. Tidak jelas kemudian naskah asli Supersemar karena beberapa tahun kemudian naskah asli surat ini dinyatakan hilang dan tidak jelas hilangnya surat ini oleh siapa dan dimana karena pelaku sejarah peristiwa “lahirnya Supersemar” ini sudah meninggal dunia. Belakangan, keluarga M. Jusuf mengatakan bahwa naskah Supersemar itu ada pada dokumen pribadi M. Jusuf yang disimpan dalam sebuah bank.
  • Menurut kesaksian salah satu pengawal kepresidenan di Istana Bogor, Letnan Satu (lettu) Sukardjo Wilardjito, ketika pengakuannya ditulis di berbagai media massa setelahReformasi 1998 yang juga menandakan berakhirnya Orde Baru dan pemerintahan Presiden Soeharto. Dia menyatakan bahwa perwira tinggi yang hadir ke Istana Bogor pada malam hari tanggal 11 Maret 1966 pukul 01.00 dinihari waktu setempat bukan tiga perwira melainkan empat orang perwira yakni ikutnya Brigadir jendral (Brigjen) M. Panggabean. Bahkan pada saat peristiwa Supersemar Brigjen M. Jusuf membawa map berlogo Markas Besar AD berwarna merah jambu serta Brigjen M. Pangabean dan Brigjen Basuki Rahmat menodongkan pistol kearah Presiden Soekarno dan memaksa agar Presiden Soekarno menandatangani surat itu yang menurutnya itulah Surat Perintah Sebelas Maret yang tidak jelas apa isinya. Lettu Sukardjo yang saat itu bertugas mengawal presiden, juga membalas menodongkan pistol ke arah para jenderal namun Presiden Soekarno memerintahkan Soekardjo untuk menurunkan pistolnya dan menyarungkannya. Menurutnya, Presiden kemudian menandatangani surat itu, dan setelah menandatangani, Presiden Soekarno berpesan kalau situasi sudah pulih, mandat itu harus segera dikembalikan. Pertemuan bubar dan ketika keempat perwira tinggi itu kembali ke Jakarta. Presiden Soekarno mengatakan kepada Soekardjo bahwa ia harus keluar dari istana. “Saya harus keluar dari istana, dan kamu harus hati-hati,” ujarnya menirukan pesan Presiden Soekarno. Tidak lama kemudian (sekitar berselang 30 menit) Istana Bogor sudah diduduki pasukan dari RPKAD dan Kostrad, Lettu Sukardjo dan rekan-rekan pengawalnya dilucuti kemudian ditangkap dan ditahan di sebuah Rumah Tahanan Militer dan diberhentikan dari dinas militer. Beberapa kalangan meragukan kesaksian Soekardjo Wilardjito itu, bahkan salah satu pelaku sejarah supersemar itu, Jendral (Purn) M. Jusuf, serta Jendral (purn) M Panggabean membantah peristiwa itu.
  • Menurut Kesaksian A.M. Hanafi dalam bukunya “A.M Hanafi Menggugat Kudeta Soeharto“, seorang mantan duta besar Indonesia di Kuba yang dipecat secara tidak konstitusional oleh Soeharto. Dia membantah kesaksian Letnan Satu Sukardjo Wilardjito yang mengatakan bahwa adanya kehadiran Jendral M. Panggabean ke Istana Bogor bersama tiga jendral lainnya (Amirmachmud, M. Jusuf dan Basuki Rahmat) pada tanggal 11 Maret 1966 dinihari yang menodongkan senjata terhadap Presiden Soekarno. Menurutnya, pada saat itu, Presiden Soekarno menginap di Istana Merdeka, Jakarta untuk keperluan sidang kabinet pada pagi harinya. Demikian pula semua menteri-menteri atau sebagian besar dari menteri sudah menginap diistana untuk menghindari kalau datang baru besoknya, demonstrasi-demonstrasi yang sudah berjubel di Jakarta. A.M Hanafi Sendiri hadir pada sidang itu bersama Wakil Perdana Menteri (Waperdam) Chaerul Saleh. Menurut tulisannya dalam bukunya tersebut, ketiga jendral itu tadi mereka inilah yang pergi ke Istana Bogor, menemui Presiden Soekarno yang berangkat kesana terlebih dahulu. Dan menurutnya mereka bertolak dari istana yang sebelumnya, dari istana merdeka Amir Machmud menelepon kepada Komisaris Besar Soemirat, pengawal pribadi Presiden Soekarno di Bogor, minta izin untuk datang ke Bogor. Dan semua itu ada saksinya-saksinya. Ketiga jendral ini rupanya sudah membawa satu teks, yang disebut sekarang Supersemar. Di sanalah Bung Karno, tetapi tidak ditodong, sebab mereka datang baik-baik. Tetapi di luar istana sudah di kelilingi demonstrasi-demonstrasi dan tank-tank ada di luar jalanan istana. Mengingat situasi yang sedemikian rupa, rupanya Bung Karno menandatangani surat itu. Jadi A.M Hanafi menyatakan, sepengetahuan dia, sebab dia tidak hadir di Bogor tetapi berada di Istana Merdeka bersama dengan menteri-menteri lain. Jadi yangdatang ke Istana Bogor tidak ada Jendral Panggabean. Bapak Panggabean, yang pada waktu itu menjabat sebagai Menhankam, tidak hadir.
  • Tentang pengetik Supersemar. Siapa sebenarnya yang mengetik surat tersebut, masih tidak jelas. Ada beberapa orang yang mengaku mengetik surat itu, antara lain Letkol (Purn) TNI-AD Ali Ebram, saat itu sebagai staf Asisten I Intelijen Resimen Tjakrabirawa.
  • Kesaksian yang disampaikan kepada sejarawan asing, Ben Anderson, oleh seorang tentara yang pernah bertugas di Istana Bogor. Tentara tersebut mengemukakan bahwa Supersemar diketik di atas surat yang berkop Markas besar Angkatan Darat, bukan di atas kertas berkop kepresidenan. Inilah yang menurut Ben menjadi alasan mengapa Supersemar hilang atau sengaja dihilangkan.

Berbagai usaha pernah dilakukan Arsip Nasional untuk mendapatkan kejelasan mengenai surat ini. Bahkan, Arsip Nasional telah berkali-kali meminta kepada Jendral (Purn) M. Jusuf, yang merupakan saksi terakhir hingga akhir hayatnya 8 September 2004, agar bersedia menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi, namun selalu gagal. Lembaga ini juga sempat meminta bantuan Muladi yang ketika itu menjabat Mensesneg, Jusuf Kalla, dan M. Saelan, bahkan meminta DPR untuk memanggil M. Jusuf. Sampai sekarang, usaha Arsip Nasional itu tidak pernah terwujud. Saksi kunci lainnya, adalah mantan presiden Soeharto. Namun dengan wafatnya mantan Presiden Soeharto pada 27 Januari 2008, membuat sejarah Supersemar semakin sulit untuk diungkap.

Dengan kesimpangsiuran Supersemar itu, kalangan sejarawan dan hukum Indonesia mengatakan bahwa peristiwa G-30-S/PKI dan Supersemar adalah salah satu dari sekian sejarah Indonesia yang masih gelap.

Source: http://id.wikipedia.org/wiki/Surat_Perintah_Sebelas_Maret

Almamater, Nusa dan Bangsa Loyalitasku